Sketsa

347 polisi jaga shalat Idul Adha Tolikara

Tolikara, Papua (ANTARA News) - Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, mengerahkan 347 polisi menjaga shalat Idul Adha, di Kabupaten Tolikara. Polisi tidak ingin ada hal-hal tidak 

Ratusan personel polisi itu, kata dia, berasal dari Brimob Polda Papua, Polres Jayawijaya, Polres Tolikara dan dibantu prajurit TNI AD setempat.

Seleksi Pimpinan KPK, Calon Ini Blak-Blakkan Cerita Harta

SELASA, 25 AGUSTUS 2015 

• 
• 
• 
• 

BMW perkenalkan mobil terbarunya, BMW Series 6 Couple dalam jumpa pers pameran North American International Auto Show di Detroit, 12 Januari 2015. (JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nina Nurlina Pramono mengakui punya banyak rumah dan mobil mewah. Pernyataan Nina itu merespon pertanyaan dari panitia seleksi calon pimpinan KPK Supra Wimbarti tentang harta kekayaan mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation itu.

"Rumah saya banyak. Ada yang di Lembang, Cinere, Malang, dan Bandung," ujar Nina saat tes wawancara calon pimpinan KPK, Selasa, 25 Agustus 2015. Menurut Nina, rumah-rumah itu untuk investasi lantaran karena suaminya sudah pensiun. "Suami saya sudah pensiun dan dapat pesangon," kata dia.

Selain investasi rumah, Nina mengaku punya beberapa mobil mewah. Di antaranya BMW seharga Rp 1,7 miliar, X-Trail tahun 2005, dan Toyota Alphard tahun 2008. "Saya sudah tua dan tinggal menikmati saja. Suami saya kerja 32 tahun dan saya 30 tahun, suami saya dulu gajinya sekitar Rp 200 juta, please boleh dong punya BMW," kata Nina.

Suami Nina merupakan mantan Presiden dan General Manager Total E&P Indonesia.

Anggota panitia seleksi lainnya, Harkristuti Harkrisnowo, menanyakan pembelian BMW tersebut dalam bentuk tunai atau cicil. "Membeli BMW 1,7 miliar itu cash?" tanya Tuti.

Nina mengakui pembelian BMW tunai. "Transfer tapi, ya tidak kredit," ujarnya.

Ketua Panitia Seleksi Destry Damayanti mengatakan banyaknya mobil dan rumah mewah tak serta-merta dianggap tidak wajar. Menurut dia, harus dilihat dulu profesi serta gajinya. "Harus dibedakan, PNS atau di korporasi. Jabatannya apa, dan berapa lama kerjanya," ujar Destry.

LINDA TRIANITA

PKS Tolak Pancasila Sebagai Asas Utama Ormas, Ini Komentar PBNU

Rabu, 27 Maret 2013, 18:59 WIB

Pancasila (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Sekjen PBNU Sulton Fatoni mengatakan penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas Pancasila sebagai asas utama organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan harus disikapi serius. selanjutnya

 Habib Rizieq: Demokrasi Lebih Bahaya dari Babi

Senin, 01/04/2013 15:21:20

Bogor (SI ONLINE) -  Secara konstitusional sebenarnya NKRI adalah negara yang berlandaskan syariat Islam, melalui kesepakatan para ulama dengan kaum nasionalis dalam persiapan kemerdekaan pada waktu itu telah terbentuk Piagam Jakarta. Namun dalam perjalanannya kaum nasionalis sekuler menghianati kesepakatan tersebut. Salah satunya ialah bentuk negara yang secara kontitusi disebutkan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah yang tercantum dalam sila ke-4, namun oleh rezim yang berkuasa sejak awal kemerdekaan hingga hari ini diselewengkan menjadi negara demokrasi. Akibatnya selama puluhan tahun rakyat dicekoki dengan pemahaman demokrasi, sistem kufur dari bangsa barat. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya tersesatkan dengan menyamakan bahwa demokrasi adalah musyawarah itu sendiri. Demikian penjelasan Habib Rizieq dalam ceramahnya tentang NKRI Bersyariah beberapa waktu lalu di Bojong Gede Bogor.

 selanjutnya

Demi kehormatannya,Perempuan Ini Penggal Kepala Pemerkosanya

Daily Mail Nevin Yildirim (26 tahun) sedang menunggu persidangan setelah membunuh seorang pria di rumahnya di Yalvac, di Turki barat laut, pekan lalu. 

 

ISTANBUL, Adegan heroik mirip sebuah film, namun sungunh sungguh terjadi di desa Yalvac, Istambul Turki yang dilakukan Nevin .Yildirim (26) Korban pemerkosaan yang sedang hamil menembak dan memenggal pelaku pemerkosaan itu lalu membawa kepala yang sudah dipenggal ke alun-alun desa.
selengkapnya

Kisah Pilu Ketidakadilan Rakyat Jelata di Facebook Polres Sidoarjo

Budi Sugiharto - detikSurabaya

Share548

screenshot facebook Polres Sidoarjo

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=aca95ca9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=159&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca95ca9' border='0' alt='' /></a>

Sidoarjo - Seorang nenek diadili gara-gara mencuri singkong. Namun majelis hakim berpihak ke sang nenek meski tetap menjatuhkan vonis.

Potret ketidakadilan rakyat kecil yang disertai foto tersebut menghiasi akun facebook milik Polres Sidoarjo, Kamis (1/3/2012) siang. Sayangnya, penguggah tidak menyebutkan lokasi pengadilan negeri yang menyidangkan kasus nenek versus pengusaha singkong itu.

Inilah cerita yang diunggah Polres Sidoarjo di akun facebook miliknya.

Di ruang sidang pengadilan, seorang hakim duduk tercenung menyimak tuntutan jaksa PU terhadap seorang nenek yang dituduh mencuri singkong. Nenek itu berdalih bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya sakit, dan cucunya kelaparan.

Namun seorang laki yang merupakan manajer dari PT yang memiliki perkebunan singkong tersebut tetap pada tuntutannya, dg alasan agar menjadi cnth bagi warga lainnya.

Hakim menghela nafas. dan berkata, "“Maafkan saya, bu", katanya sambil memandang nenek itu.

"Saya tak dapat membuat pengecualian hukum, hukum tetap hukum, jadi anda harus dihukum. Saya mendenda anda Rp 1 juta dan jika anda tidak mampu bayar maka anda harus masuk penjara 2,5 tahun, seperti tuntutan jaksa PU".

Nenek itu tertunduk lesu, hatinya remuk redam. Namun tiba-tiba hakim mencopot topi toganya, membuka dompetnya kemudian mengambil & memasukkan uang Rp 1 juta ke topi toganya serta berkata kepada hadirin yang berada di ruang sidang.

"Saya atas nama pengadilan, juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini, sebesar Rp 50 ribu, karena menetap di kota ini, dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya".

"Saudara panitera, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa.”

Sebelum palu diketuk, nenek itu telah mendapatkan sumbangan uang sebanyak Rp 3,5 juta dan sebagian telah dibayarkan ke panitera pengadilan untuk membayar dendanya, setelah itu dia pulang dengan wajah penuh kebahagian dan haru dengan membawa sisa uang termasuk uang Rp 50 ribu yang dibayarkan oleh manajer PT yang menuntutnya.

Semoga di Indonesia banyak hakim-hakim yang berhati mulia seperti ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum bisa dipastikan alasan admin Polres Sidoarjo memposting cerita itu. Pihak polres belum bisa dikonfirmasi.
(gik/gik)/detik

Penipuan

Demi Uang, Surat Kematian Sendiri Dipalsukan

Penulis : Simon Saragih | Kamis, 9 Agustus 2012 

Raymond Roth (47) memalsukan surat kematiannya sendiri demi mendapatkan uang dari asuransi jiwa sebesar 50.000 dollar AS. Istri keduanya, Evana Roth, tidak tahu sama sekali tindakan suaminya yang kini sedang ditangani psikiater setelah ketahuan berbohong.

Kantor berita Associated Press (AP), Kamis (9/8/2012), memberitakan, Raymond melakukan rekayasan pemalsuan surat kematiannya sendiri bekerja sama dengan putranya, Jonathan Roth (20), anak dari istri pertama.
Beberapa waktu lalu, Jonathan melaporkan kehilangan ayahnya ke kantor polisi. Disebutkan bahwa Raymond berenang di pantai New York, lalu menghilang setelah itu.
Kapten Bruce Marx dari Kepolisian Negara Bagian New York mengatakan, aparat dari berbagai divisi sempat dikerahkan dan dikeluarkan biaya ribuan dollar AS hanya untuk mencari Raymond, pria kulit putih yang sedang menganggur itu. Akan tetapi, Raymond tidak pernah ditemukan.
Kemudian, keluarga Raymond mengurus surat kematian untuk mendapatkan uang dari asuransi jiwa. Tidak disebutkan bagaimana aksi penipuan ini terungkap. Namun, jaksa penuntut Brian Davis mengatakan bahwa Jonathan bisa diancam hukuman penjara 15 tahun.
Ayahnya, yang sedang ditangani psikiater di New York, kini sedang dalam penyembuhan untuk bisa diadili.

(kompas)